 |
| SPWP usai menggelar diskusi publik, saat menggelar jumpa pers di halaman Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Sabtu (29/8/2026). |
SUARABALIEMPAPUA - Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Wamena menggelar diskusi publik dan konsolidasi untuk membahas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, khususnya di Papua Pegunungan.
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Sabtu (29/8/2026), mulai pukul 14.20 hingga 17.00 WIT.
Diskusi diikuti puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, mahasiswa, serta perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Papua Pegunungan yang tergabung dalam Front Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Wamena.
Kegiatan bertajuk “Implementasi Program MBG di Se-Indonesia (Papua)” tersebut digelar sebagai upaya membangun kesadaran pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Papua mengenai pelaksanaan MBG serta kondisi pendidikan di Papua.
Dalam forum itu, peserta menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum menjawab sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan Papua.
Salah seorang mahasiswa yang mengikuti diskusi mengatakan negara perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua dalam menjalankan program nasional.
“Program ini kami tahu bahwa program negara, namun negara juga mesti mengetahui kebutuhan rakyatnya. Apalagi jalannya program ini di Papua sangat tidak cocok dan tidak menjawab kebutuhan mahasiswa dan pelajar, sebab masih banyak sekolah di Papua yang minim fasilitas, biaya guru yang tipis, dan gedung-gedung masih terbengkalai,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber kedua, Ikra, seorang aktivis mahasiswa, menyampaikan pandangan kritis terhadap program MBG. Ia menilai program tersebut perlu dikaji dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap masyarakat Papua.
“Program ini bukan sekadar untuk memenuhi gizi anak, tetapi program ini merupakan strategi penjajah untuk memusnahkan orang Papua menuju genosida secara perlahan,” ujar Ikra.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dalam diskusi dan menjadi bagian dari kritik peserta terhadap kebijakan MBG.
Dalam forum tersebut juga dibahas informasi mengenai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia. Peserta menyebut angka 40.759 korban di 36 provinsi sejak Januari 2025 hingga awal Agustus 2026, yang disebut bersumber dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Namun, angka tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber data resmi dan publikasi JPPI sebelum digunakan sebagai data terkonfirmasi.
SPWP Soroti Anggaran Pendidikan
Sekretaris Korwil SPWP Wilayah Wamena, Sehand Kabak, mengatakan dampak kebijakan MBG perlu dilihat secara lebih luas karena berkaitan dengan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Program MBG berdampak kepada seluruh elemen masyarakat yang mencakup pelajar sendiri sebagai objek utama, mahasiswa, guru, kesehatan, dan rakyat kecil, karena anggaran yang dipangkas merupakan dari tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” kata Sehand.
Menurut Sehand, persoalan utama yang menjadi perhatian pelajar Papua bukan hanya mengenai kemungkinan terjadinya keracunan makanan, tetapi juga masih terbatasnya akses terhadap pendidikan.
Ia menyebut masih banyak anak di Papua yang belum memperoleh akses pendidikan secara memadai, sementara sejumlah sekolah di wilayah pelosok dinilai belum berjalan optimal dan fasilitas pendidikan di sejumlah daerah masih terbatas.
“Pelajar Papua tidak terlalu mengkhawatirkan tentang keracunan. Yang mereka takutkan dan menyuarakan dengan alasan, 700.000 di Papua yang tidak mendapatkan akses pendidikan, banyak sekolah di pelosok tidak aktif, bahkan di kota pun banyak sekolah yang tidak ada fasilitas lengkap,” ujarnya.
Sehand juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru dan membandingkannya dengan besaran penghasilan pekerja pada pelaksanaan MBG. Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dari perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Ia kemudian mendorong agar anggaran yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah dapat diprioritaskan untuk memperbaiki persoalan pendidikan.
“Melihat dengan angka buta aksara serta 700.000 anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan ini, semestinya alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun dan total anggaran Rp335 triliun merupakan anggaran yang sangat besar. Maka seharusnya dialihkan kepada pendidikan sesuai kebutuhan pokok pelajar dan mahasiswa di Papua,” katanya.
SPWP Siapkan Konsolidasi Lanjutan
Ketua Korwil SPWP Wilayah Wamena, Dai Elopere, mengatakan pihaknya akan melanjutkan konsolidasi bersama berbagai elemen masyarakat di wilayah Lapago.
Menurut Dai, konsolidasi tidak hanya dilakukan melalui aksi massa, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran dan literasi masyarakat.
“Mahasiswa, pelajar, guru, tokoh gereja, dan tokoh adat semua yang ada di Lapago, konsolidasi masing-masing sesuai versi. Kami pelajar akan terus melakukan konsolidasi dengan kegiatan literasi baca, bazar kopi, dan aktivitas lainnya, karena MBG berdampak kepada seluruh elemen,” tutup Dai.
SPWP Wilayah Wamena menyatakan diskusi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi tahap pertama menuju rencana aksi nasional jilid III. Mereka membawa tuntutan “Hentikan Program MBG dan anggaran pendidikan yang dipangkas sekitar Rp223 triliun mesti dialihkan pada pendidikan gratis.”
Meski demikian, sejumlah data dan klaim yang disampaikan dalam forum masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran pemerintah, data resmi sektor pendidikan, serta sumber independen sebelum dapat dijadikan sebagai fakta terverifikasi.(*)
0 Komentar