 |
| Advokat Hukum dan HAM dari Paham Papua, Sensius Henius Asso, saat ditemui, usai diskusi publik, di halaman Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Sabtu (29/8/2026). |
SUARABALIEMPAPUA - Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua perlu dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan dasar masyarakat Papua.
Advokat Hukum dan HAM dari Paham Papua, Sensius Henius Asso, mengatakan persoalan utama yang dihadapi masyarakat Papua bukan semata-mata terkait program MBG, tetapi masih adanya persoalan mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
Hal itu disampaikan Sensius saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar SPWP di halaman Kampus Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Sabtu (29/8/2026).
Sensius mengapresiasi terbentuknya forum solidaritas pelajar yang disebutnya sebagai bagian dari gerakan kesadaran kolektif untuk mengkaji dan menyikapi pelaksanaan program MBG di Papua.
“Untuk forum solidaritas pelajar ini kami apresiasi. Ini satu terobosan yang luar biasa, satu gerakan kesadaran kolektif untuk menyikapi berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sensius.
Pelaksanaan MBG di Papua Tak Bisa Disamakan dengan Daerah Lain
Menurut Sensius, MBG merupakan program nasional, tetapi penerapannya di Papua tidak dapat disamakan begitu saja dengan daerah lain di Indonesia.
Ia mengatakan kondisi geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau, ditambah karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam, membutuhkan pola pelaksanaan yang berbeda.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan masyarakat lokal dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Sensius menilai MBG sebenarnya dapat memberikan dampak positif apabila bahan pangan yang digunakan berasal dari masyarakat setempat.
Petani, pedagang, kelompok tani, serta pemasok lokal Papua, menurutnya, harus menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.
Dengan pola tersebut, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat menciptakan pasar baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Papua.
Sebaliknya, apabila bahan makanan dan pengelolaan program seluruhnya didatangkan dari luar Papua, masyarakat lokal dikhawatirkan hanya menjadi penerima atau konsumen, sementara perputaran ekonomi justru lebih banyak keluar daerah.
Soroti Pendidikan dan Kesehatan
Sensius juga menyoroti persoalan pendidikan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Papua.
Ia menyebut persoalan kekurangan guru, keterbatasan fasilitas sekolah, serta kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi penting bagi masa depan masyarakat Papua sehingga kebijakan anggaran harus memperhatikan kebutuhan sektor tersebut secara seimbang.
“Persoalan utama yang ada di Papua itu bukan soal MBG, tetapi pendidikan dan kesehatan. Itu menjadi fundamental. Kemudian penghormatan terhadap manusia, harkat dan martabat itu jauh lebih penting,” katanya.
Selain pendidikan, akses pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah Papua juga dinilai masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan akses terhadap rumah sakit.
Sensius menegaskan MBG dapat mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan dan kesehatan.
“MBG tidak perlu dihentikan, tapi perhatikan pendidikan dan kesehatan dan penghormatan terhadap harkat dan manusia di tanah ini. Itu jauh lebih penting daripada MBG,” pungkasnya.
Pertanyakan Anggaran dan Pengawasan MBG
Dalam diskusi tersebut, Sensius juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG di Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan.
Ia mempertanyakan kesesuaian antara besarnya anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Sensius, berdasarkan kondisi yang mereka lihat, pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah masih terbatas pada satu atau dua sekolah.
“Anggaran yang begitu sangat besar dikucurkan di seluruh Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan. Dalam pelaksanaannya, fakta yang kita lihat hanya satu-dua sekolah yang jalan. Kemudian anggaran itu ke mana?” katanya.
Ia meminta pengelolaan anggaran MBG diawasi secara transparan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Menurutnya, luas wilayah Papua dan sulitnya akses ke sejumlah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan distribusi maupun penggunaan anggaran.
Ia menilai lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
“Yang itu menjadi potensi korupsi yang luar biasa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut, menurut Sensius, perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang transparan sehingga penggunaan anggaran program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Soroti Potensi Ketergantungan Pangan
Sensius juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak justru membuat masyarakat Papua semakin bergantung pada bahan pangan yang berasal dari luar daerah.
Menurutnya, makanan lokal Papua dan hasil pertanian masyarakat harus mendapatkan prioritas dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.
Ia menilai penggunaan pangan lokal dapat sekaligus menjaga kemandirian pangan masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi kepada petani serta pelaku usaha lokal.
“Program pangan seharusnya tidak membuat masyarakat kehilangan kemandirian pangan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun rantai pasok pangan lokal yang melibatkan kelompok tani, pedagang, dan pelaku usaha masyarakat Papua.
Keterlibatan Masyarakat Dinilai Penting
Sensius juga mendorong keterlibatan orang tua murid, masyarakat lokal, tokoh agama, pemuda, pelajar, mahasiswa, serta masyarakat adat dalam menyikapi kebijakan MBG di Papua.
Menurutnya, konsolidasi masyarakat diperlukan agar aspirasi masyarakat Papua dapat disampaikan secara lebih luas dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan nasional.
Ia menekankan bahwa perjuangan masyarakat tidak harus dimaknai semata-mata sebagai tuntutan penghentian program MBG.
Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, transparansi anggaran, kondisi geografis Papua, serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Masalahnya bukan semata-mata pada MBG, tetapi bagaimana program tersebut dilaksanakan di Papua,” ujarnya.
MBG Harus Menjadi Program Pemberdayaan
Sensius merekomendasikan agar MBG di Papua tidak hanya dipandang sebagai program pembagian makanan, tetapi juga sebagai program pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan masyarakat lokal terlibat sebagai bagian dari perencanaan, pemasok bahan pangan, pengelola, sekaligus penerima manfaat.
Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga mampu menciptakan lapangan ekonomi baru, memperkuat petani lokal, menjaga kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
SPWP sendiri mendorong agar kajian dan konsolidasi terkait pelaksanaan MBG terus dilakukan. Kajian tersebut mencakup dampak program terhadap masyarakat Papua, keterlibatan masyarakat lokal, distribusi pangan, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Bagi Sensius, kebijakan nasional yang diterapkan di Papua harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebab, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari besarnya anggaran dan luasnya cakupan program, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dan memperoleh manfaat secara langsung.(*)
0 Komentar