KPA Papua Pegunungan: Estimasi 7.942 Kasus HIV, Yomi Kogoya Ingatkan “Kalau Dibiarkan, Orang Papua Akan Habis”


Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan Yomi Kogoya, S. Ip, didampingi pengurusnya saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jumat (18/9/2026) malam. 

WAMENA, SBP NEWS – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Pegunungan mengingatkan pemerintah daerah di delapan kabupaten agar tidak menganggap enteng persoalan HIV.

Berdasarkan data estimasi kasus HIV tahun 2025 yang disampaikan KPA Papua Pegunungan, jumlah estimasi kasus HIV di provinsi tersebut mencapai 7.942 kasus. Kabupaten Jayawijaya tercatat sebagai wilayah dengan estimasi kasus tertinggi, yakni 5.818 kasus, disusul Kabupaten Tolikara sebanyak 1.194 kasus.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan, Yomi Kogoya, S. Ip, saat menggelar jumpa pers di Kantor KPA Papua Pegunungan, Jumat (18/9/2026) malam.

Yomi mengatakan, perkembangan kasus HIV menjadi perhatian serius setelah KPA dari delapan kabupaten bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membahas persoalan HIV, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM) dalam rangkaian diskusi dan workshop.

“Hari ini sangat serius. Kita tidak bisa santai melihat kasus HIV,” ujar Yomi.

Menurut Yomi, angka estimasi tersebut belum tentu menggambarkan seluruh kondisi yang terjadi di lapangan. Sebab, masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan HIV sehingga kemungkinan terdapat kasus yang belum terdeteksi.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi melalui pemeriksaan merupakan bagian yang terlihat, sementara masih ada kemungkinan kasus lain yang belum diketahui.

“Hari ini mungkin kita lihat bahwa kasus HIV sudah lebih ribuan, sudah ribuan kasus. Ini yang sudah diperiksa. Bagaimana dengan yang belum diperiksa?” katanya.

Berdasarkan data estimasi kasus HIV tahun 2025, total 7.942 kasus tersebut tersebar di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

Rinciannya, Jayawijaya sebanyak 5.818 kasus dengan rentang estimasi 4.613–6.529 kasus, Lanny Jaya 424 kasus (265–475), Mamberamo Tengah 100 kasus (63–113), dan Nduga 0 kasus dengan rentang 0–10 kasus.

Selanjutnya, Pegunungan Bintang 147 kasus (92–164), Tolikara 1.194 kasus (947–1.339), Yahukimo 114 kasus (71–128), dan Yalimo 145 kasus (91–162).

Dari data tersebut, Jayawijaya menjadi wilayah dengan estimasi kasus HIV tertinggi, kemudian Tolikara.

Yomi meminta para bupati dan pemerintah kabupaten di Papua Pegunungan memberikan perhatian serius terhadap persoalan HIV, termasuk memastikan KPA di masing-masing daerah dapat menjalankan fungsi dan program penanggulangan HIV secara aktif.

“Untuk itu saya minta kepada delapan kabupaten, pemerintah daerah, para bupati, untuk melihat hal ini secara serius,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yomi juga menyoroti aktivitas KPA di sejumlah kabupaten yang menurutnya masih perlu diperkuat. Ia secara khusus menyebut Nduga dan Yahukimo serta meminta pemerintah daerah memperhatikan keberadaan dan kinerja kepengurusan KPA di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, Yomi memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang mulai memperkuat peran KPA, salah satunya Pegunungan Bintang.

Menurutnya, dalam workshop sebelumnya telah diberikan rekomendasi agar KPA Pegunungan Bintang diaktifkan dan diperkuat. Saat ini, KPA di wilayah tersebut mulai menunjukkan aktivitas dalam upaya penanggulangan HIV.

“Mereka sudah mulai aktif. Itu apresiasi juga untuk Pak Bupati Pegunungan Bintang yang sudah mulai serius melihat kasus HIV,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, KPA Provinsi Papua Pegunungan berencana melakukan rapat evaluasi terhadap kepengurusan KPA di lapangan.

Evaluasi tersebut akan dilakukan untuk melihat sejauh mana program penanggulangan HIV berjalan di masing-masing kabupaten serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat.

Yomi menegaskan, penanganan HIV tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, KPA, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu terlibat secara bersama-sama dalam upaya pencegahan, pemeriksaan, pendampingan, serta penanganan HIV.

Ia mengingatkan agar persoalan HIV tidak dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang serius karena dapat berdampak terhadap masa depan masyarakat Papua Pegunungan.

“Mari kita sadar diri, semua orang Papua, kita bersama-sama melihat ini. Serius melihat bagaimana kasus ini kita selamatkan,” pungkasnya.(*)

Posting Komentar

0 Komentar