 |
| Suasana saat seorang siswa saat menyampaikan orasinya dalam aksi Penolakan MBG dan Desak Pendidikan Gratis di DPR Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026). |
WAMENA, SBP NEWS - Ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Wamena menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (15/9/2026).
Dalam aksi tersebut, para pelajar menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta tuntutan agar pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang memuat tuntutan terkait pendidikan dan kebijakan pemerintah. Mereka menilai pendidikan merupakan hak dasar yang harus dapat diakses secara adil oleh seluruh anak Indonesia.
Sekretaris Penanggung Jawab SPWP, Sehan Kabak, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pelajar terhadap kondisi pendidikan di Tanah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Menurutnya, persoalan tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta belum meratanya akses pendidikan di sejumlah wilayah Papua.
“Melalui aksi ini, kami meminta pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan hak pendidikan dan memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sehan.
Dalam pernyataan sikapnya, SPWP secara tegas meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mempertanyakan efektivitas program tersebut jika persoalan mendasar di bidang pendidikan masih belum sepenuhnya diselesaikan.
SPWP juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah Papua. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua sebelum menjalankan berbagai program nasional.
'Selain penolakan terhadap MBG, kami juga menegaskan tuntutan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di seluruh Indonesia, terutama di Tanah Papua,"tegasnya.
Tuntutan tersebut mencakup akses pendidikan yang lebih merata mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi, SPWP turut menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG.
"Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,"ujarnya.
SPWP menilai anggaran negara juga perlu diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan, seperti pembangunan dan penyediaan ruang kelas, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil.
Massa aksi juga menyampaikan kekhawatiran terkait laporan mengenai sejumlah kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan program MBG.
"Atas berbagai persoalan tersebut, SPWP meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG serta memastikan aspek keamanan dan kesehatan penerima manfaat menjadi prioritas,"ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, para pelajar berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
SPWP menegaskan bahwa tuntutan pendidikan gratis bukan semata-mata kepentingan kelompok pelajar, tetapi merupakan bagian dari perjuangan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak.
"Mereka juga meminta agar pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi pendidikan di Tanah Papua dan tidak hanya berfokus pada program-program baru, tetapi juga menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat,"kata Sehan saat membacakan pernyataan sikapnya.
Aksi berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi pelajar sekaligus kepedulian terhadap masa depan pendidikan di Tanah Papua.
"Kami berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian serius dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak pendidikan masyarakat,"tutupnya.(*)
0 Komentar