 |
| Suasana Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Wamena saat menggelar jumpa pers di Wamena, Senin (14/9/2026). |
WAMENA, SBP NEWS - Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Wamena menyerukan kepada seluruh pelajar, mahasiswa, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan di Provinsi Papua Pegunungan untuk mengikuti aksi demonstrasi damai yang akan digelar pada Selasa, 15 September 2026.
Aksi tersebut akan menjadi ruang bagi SPWP dan elemen masyarakat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRP Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah pendidikan gratis bagi masyarakat Papua, selain menyampaikan penolakan dan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Lapangan (Korlap) Umum SPWP Wilayah Wamena, Farrah Aliknoe, mengimbau seluruh pelajar, mahasiswa, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan untuk turut bergabung dalam aksi tersebut.
“Kami mengimbau seluruh pelajar Provinsi Papua Pegunungan, masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, OKP Cipayung, dan mahasiswa yang ada untuk datang dan mengikuti demonstrasi pada 15 September 2026,” ujar Farrah saat menggelar jumpa pers di Wamena, Senin (14/9/2026).
Sementara itu, Ketua Korwil SPWP Wilayah Wamena, Dai Elopere, menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai. Ia mengajak mahasiswa dari berbagai kampus di Wamena untuk turut terlibat dalam menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
“Kami melaksanakan aksi demo damai besok. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Papua Pegunungan, mari kita bersama-sama menjaga keamanan agar aksi berjalan dengan baik dan aspirasi dapat disampaikan,” katanya.
Ditempat yang sama Sekretaris SPWP Wilayah Wamena, Sehand Kabak, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah kondisi pendidikan di Papua.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan karena masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kondisi sekolah, akses pendidikan, hingga fasilitas pendukung yang belum memadai.
“Di Papua masih banyak sekolah yang terlantar, tidak ada akses kesehatan yang baik, masih banyak anak-anak yang terlantar di kota-kota, tetapi juga banyak bangunan yang masih runtuh,” ujar Sehand.
Atas kondisi tersebut, SPWP menyatakan akan membawa tuntutan pendidikan gratis dalam aksi 15 September. Mereka menilai pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat Papua tanpa membebani keluarga dengan biaya pendidikan.
Pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama SPWP dalam aksi tersebut, bersama dengan aspirasi mengenai kondisi pendidikan, fasilitas publik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Papua.
SPWP juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Menurut Sehand, besarnya anggaran tersebut perlu dibandingkan dengan masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan pembangunan sektor pendidikan di Papua tetap menjadi prioritas.
“Anggaran itu bukan anggaran yang kecil. Di Papua masih banyak sekolah yang terlantar, akses kesehatan yang belum baik, dan banyak bangunan yang masih membutuhkan perhatian,” katanya.
Sehand menegaskan bahwa aksi 15 September merupakan aksi demonstrasi damai. Karena itu, pihaknya mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Ia meminta peserta aksi tidak datang dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol. Peserta yang menggunakan seragam juga diminta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan.
Khusus pelajar, SPWP mengimbau agar menggunakan seragam sekolah masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
“Kami sudah menyepakati bersama pihak keamanan agar aksi besok berjalan baik dan damai. Kami juga akan menjaga keamanan bersama menuju tempat tujuan,” jelasnya.
Selain pendidikan gratis, SPWP turut menyoroti sejumlah kasus keracunan yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Sehand menyebut adanya laporan siswa yang mengalami keracunan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Papua. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Namun, angka-angka kasus keracunan yang disampaikan dalam pernyataan SPWP tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada instansi pemerintah dan sumber resmi terkait.
'SPWP berharap aksi pada 15 September 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan damai. Mereka mengajak seluruh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Papua Pegunungan untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi, dengan pendidikan gratis menjadi salah satu tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut,"tutupnya.(*)
0 Komentar