 |
| Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Asisi Kabupaten Jayawijaya, Edison Mario Wantik, saat ditemui di Wamena, Jumat (4/9/2026). |
SUARABALIEMPAPUA - Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Franciscus Asisi (FA) Kabupaten Jayawijaya melakukan evaluasi awal semester di 30 satuan pendidikan yang berada di bawah naungannya.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan pada semester baru tahun 2026 berjalan lebih maksimal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa serta orang tua.
Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Asisi Kabupaten Jayawijaya, Edison Mario Wantik, mengatakan evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penerimaan siswa baru atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sosialisasi perubahan dan penyesuaian kurikulum, hingga kedisiplinan serta karakter guru dan pegawai.
“Kami telah melakukan evaluasi awal semester, baik proses penerimaan siswa baru, SPMB, maupun sosialisasi perubahan penyesuaian kurikulum baru, termasuk koding dan Merdeka Belajar,” kata Edison, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan pada seluruh 30 sekolah yang berada di bawah YPPK Franciscus Asisi, mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM.
Menurutnya, evaluasi dilaksanakan secara langsung di masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sekolah yang berbeda-beda, baik yang berada di wilayah kota, pinggiran maupun luar kota.
“Kompleksitasnya berbeda, baik dari antusias siswa, orang tua ke sekolah maupun persoalan penerimaan murid baru di satuan sekolah masing-masing. Karena itu, evaluasi awal semester ini sangat penting dilakukan agar program semester baru tahun 2026 dapat berjalan maksimal dan lebih baik dari semester sebelumnya,” jelasnya.
Edison mengatakan evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya YPPK Franciscus Asisi menjaga kualitas pelayanan pendidikan sekaligus mempertahankan kepercayaan orang tua yang telah menitipkan anak-anak mereka kepada lembaga tersebut.
Ia menegaskan, YPPK berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan terbaik melalui satuan pendidikan yang dikelolanya.
Selain evaluasi, YPPK Franciscus Asisi juga melakukan sosialisasi terkait perubahan dan penyesuaian kurikulum Merdeka Belajar, termasuk penerapan pembelajaran coding.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar setiap satuan pendidikan mampu mengikuti perubahan dalam proses pembelajaran, penilaian, rapor serta penggunaan aplikasi yang selama ini berlaku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya maupun sistem pendidikan secara nasional.
“Kami berupaya agar proses tahapan penyesuaian ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan, mulai dari TK/PAUD sampai SMA, SMK dan PKBM,” ujarnya.
Edison menambahkan, evaluasi awal semester juga diarahkan untuk memperkuat disiplin dan karakter guru maupun pegawai di lingkungan sekolah YPPK.
Menurutnya, guru dan pegawai harus mampu menjadi contoh serta cerminan yang baik bagi peserta didik di masing-masing sekolah.
“Kami ingin memaksimalkan pelayanan internal, terutama soal disiplin dan karakter guru serta pegawai yang ada di sekolah kita, supaya menjadi contoh dan cerminan yang baik kepada anak-anak,” katanya.
Evaluasi tersebut telah dilaksanakan pada pekan terakhir, dengan menyasar jenjang SMA, SMK, SMP dan SD.
Dalam rangkaian sosialisasi, YPPK Franciscus Asisi juga menyampaikan sejumlah penyesuaian terkait keuangan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YPPK.
Edison mengatakan, AD/ART perlu menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat, khususnya kondisi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan penerimaan guru dan pegawai serta hak-hak guru dan pegawai, termasuk gaji, dengan tetap memperhatikan budaya dan kondisi wilayah Papua Pegunungan.
Selain itu, YPPK berupaya mendorong perekrutan putra-putri asli Papua, putra-putri yang lahir dan besar di Papua, serta tetap membuka ruang bagi guru-guru dari berbagai suku Nusantara.
“Kami tidak melihat dari satu suku saja. Kami melihat semua guru dan pegawai dari berbagai suku untuk kami terima agar kualitas pendidikan dan mutu pelayanan dapat dijaga, tetapi juga sambil memperhatikan secara khusus tenaga guru dan pegawai orang asli Papua,” ungkapnya.
Sosialisasi yang dilakukan YPPK juga melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa.
Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai berbagai perubahan dalam pengelolaan pendidikan sekaligus meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.
“Kami melibatkan komite orang tua agar dapat memberikan pengetahuan baru dan perubahan terkait pentingnya pendidikan kepada orang tua, khususnya melalui komite dan melibatkan orang tua murid di semua sekolah masing-masing,” jelas Edison.
Ia berharap hasil evaluasi dan sosialisasi dapat menghasilkan rekomendasi serta solusi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
YPPK juga akan memperhatikan rekomendasi pemerintah terkait situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya serta berbagai edaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Namun demikian, Edison menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap menjadi perhatian utama.
“Melalui pendidikan formal ini, kami berusaha memberikan hak yang harus diberikan kepada anak. Secara internal di YPPK, kami juga terus berusaha memaksimalkan pelayanan dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada,” pungkasnya.(*)
0 Komentar