‎KNPI Jayawijaya Soroti Dugaan Monopoli BBM Subsidi oleh Pemerintah dan Aparat ‎

Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya Hengki Hilapok saat ditemui di Wamena, Jumat (9/10/2026).

‎WAMENA, SBP NEWS - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya menyoroti dugaan praktik monopoli dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Jayawijaya. 

‎Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengki Hilapok, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti pertemuan bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jayawijaya pada Jumat (9/10/2026). 

Diketahui pertemuan tersebut membahas implementasi penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

‎Hengki mengatakan, pihaknya menilai masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait.

‎“Kami dari KNPI melihat ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Jayawijaya. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk melakukan pengawasan secara serius agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Hengki.

‎Menurutnya, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menguasai distribusi BBM bersubsidi untuk kepentingan tertentu sehingga merugikan masyarakat kecil.

‎“BBM subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang berhak menerima. Sementara BBM nonsubsidi digunakan sesuai peruntukannya. Kami meminta agar tidak ada monopoli yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” tegasnya.

‎Hengki juga meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengawasi seluruh proses distribusi BBM, termasuk memastikan penyalurannya berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.

‎Ia menegaskan bahwa KNPI Jayawijaya siap menempuh jalur hukum apabila menemukan dugaan praktik monopoli atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

‎“Kalau kami menemukan adanya pihak yang terlibat dalam dugaan monopoli BBM subsidi, kami tidak akan segan-segan melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

‎KNPI Jayawijaya berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM dapat bekerja sama menjaga transparansi serta memastikan subsidi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

‎"Kami juga meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan meningkatkan pengawasan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat kecil,"tutupnya.(*)