 |
| Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penalaran DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya periode 2026–2029 Alexander Lengka, S.Pd. |
SUARABALIEMPAPUA - Kondisi pendidikan di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mendapat sorotan serius. Selain persoalan kekurangan tenaga pendidik dan keterbatasan bahan ajar, terdapat pula sejumlah lembaga pendidikan yang disebut belum memiliki sarana dan prasarana memadai untuk menjalankan proses belajar mengajar.
Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penalaran DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya periode 2026–2029 Alexander Lengka, S.Pd, setelah melakukan pemantauan dan survei di sejumlah wilayah distrik tersebut.
Menurut Alexander, persoalan pendidikan di Muliama bukan hanya menyangkut kekurangan guru dan buku pelajaran. Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah lembaga pendidikan seperti PKBM, PAUD, dan sekolah lainnya yang secara administratif tercatat, namun aktivitas pendidikannya belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Beberapa kali ada survei di beberapa distrik di Muliama. Ada sekolah, PKBM, PAUD dan beberapa lembaga pendidikan, tetapi hanya nama saja,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, kepada media ini, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah lembaga tersebut belum didukung fasilitas dasar pendidikan. Bahkan, terdapat sekolah yang disebut belum memiliki gedung maupun tempat belajar yang layak.
“Gedung pun belum ada, tempat belajar belum ada, kosong sama sekali. Ini menjadi persoalan yang perlu segera diperhatikan,” katanya.
Lebih lanjut dia menilai, keberadaan lembaga pendidikan tidak seharusnya hanya berhenti pada aspek administrasi atau pendataan. Menurutnya, sekolah harus benar-benar menjalankan fungsi pendidikan dan memberikan pelayanan kepada anak-anak di wilayah tersebut.
Selain persoalan sarana dan prasarana, Alexander juga menyoroti praktik pendataan masyarakat yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Ia menyebut adanya dugaan pengumpulan data keluarga atau peserta didik dari rumah ke rumah, sementara kegiatan pendidikan di lembaga tersebut belum berjalan secara nyata.
“Jangan sampai hanya datang ke rumah-rumah, mengambil data kartu keluarga, kemudian mengisi data sembarangan hanya untuk kepentingan tertentu. Kalau sekolahnya belum berjalan, ini kurang bagus,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas lembaga pendidikan di Distrik Muliama.
Menurutnya, verifikasi penting dilakukan untuk memastikan setiap sekolah atau lembaga pendidikan yang tercatat benar-benar memiliki peserta didik, tenaga pendidik, tempat belajar, serta program pendidikan yang berjalan.
Selain itu dia menuturkan persoalan kekurangan guru dan bahan ajar di Muliama harus segera ditangani. Pemerintah dinilai perlu memastikan pemerataan tenaga pendidik hingga ke wilayah distrik dan kampung.
Selain tenaga guru, penyediaan buku pelajaran, bahan ajar, ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya juga menjadi kebutuhan mendesak.
“Pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk anak-anak yang berada di wilayah Distrik Muliama. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, gereja, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki kondisi pendidikan di wilayah tersebut.
Alexander berharap pemerintah tidak hanya melihat angka atau data administrasi, tetapi turun langsung memastikan kondisi sekolah di lapangan.
“Jangan tunggu sampai generasi kita kehilangan kesempatan. Pendidikan Jayawijaya hari ini adalah masa depan Papua Pegunungan esok,” Tungkasnya.(*)
0 Komentar