KNPI Jayawijaya Desak Penghentian Operasi Militer dan Dorong Dialog Jakarta-Papua

 

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok saat menyampaikan sikapnya di Wamena, Selasa (30/9/2026).

WAMENA, SBP - Dewan Pimpinan Daerah II Komite Nasional Pemuda Indonesian (DPD II KNPI) Kabupaten Jayawijaya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi yang terjadi di Tanah Papua dalam momentum aksi penolakan Peristiwa Roma Agreement yang digelar KNPB di Wamena, Selasa (30/9/2026).

Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, mengatakan bahwa kemerdekaan memiliki makna kebebasan, dan menurutnya masyarakat Papua saat ini masih memperjuangkan kebebasan tersebut.

“Arti kemerdekaan adalah kebebasan. Hari ini rakyat Papua menuntut kebebasan,” ujar Hengky.

Ia menjelaskan bahwa dalam aksi tersebut berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan turut menyatakan sikap bersama. 

Dikatakan Organisasi yang terlibat di antaranya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Forum Pribumi, AMPTPI, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa lainnya.

Menurut Hengky, terdapat tiga poin utama tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pertama, KNPI Jayawijaya bersama organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer di Tanah Papua, baik yang dilakukan melalui pengerahan pesawat tempur maupun aktivitas militer lainnya.

Kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan berbagai proses dialog yang dinilai tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua.

“Kami menolak dialog yang dilakukan di ruang-ruang tertutup dan tidak mewakili rakyat Papua,” katanya.

Ketiga, mereka mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog antara Jakarta dan Papua yang melibatkan perwakilan rakyat Papua serta difasilitasi oleh pihak yang netral.

“Mendesak negara segera membuka ruang dialog antara Jakarta dan Papua yang difasilitasi langsung oleh pihak netral, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tegas Hengky.

Aksi tersebut merupakan bagian dari penyampaian aspirasi sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Wamena yang menyuarakan pandangan mereka terkait situasi politik dan kemanusiaan di Tanah Papua.(*)